Menguak Tabir ‘Tas Hitam’ Hasan Tiro

MENGULAS sosok yang satu ini, kita seperti tak kehabisan kata menggulitinya. Fenomena yang terekam dari kehidupannya bak selimut di puncak gunung Seulawah. Membahas ide-idenya juga tak cukup satu meja, apalagi kalau cuma sekadar meja bundar. Begitulah dia hidup dalam imaji rakyat Aceh. Meski jasadnya sudah tiada, tapi ‘nafas’nya seakan masih terasa. 
 

Begitulah Teungku Hasan Muhammad di Tiro hidup. Siapa tokoh ini, saya pikir tak usah lagi kita ulas lebih detil. Apalagi tokoh yang disapa Wali itu sudah 62 hari pergi. Bicara figur militan itu, saya yakin semua orang sudah memahami, kecuali kalau ada yang tak mau tahu. 

Yang paling diketahui banyak orang sudah pasti, dia tokoh pemberontak, penggagas sebuah gerakan perlawanan dan ungkapan lain. Akan tetapi, dibalik semua itu, nyaris tak banyak orang ‘mengenal’ wataknya yang keras, disiplin, telaten, dan sarat wibawa. 

Semua pujian saya yakin selalu mengalir ke sosok pria kelahiran Tanjong Bungong, 25 September 1925 itu. Sebagai penulis, Hasan Tiro adalah contoh yang patut ditiru. Catatannya terdata rapi, gagasan dan idenya menjulang awan. Ketika orang lain baru berpikir, dia malah sudah berbuat, secara tersirat mungkin ini bisa kita lihat dari karyanya yang berjudul ‘Demokrasi Untuk Indonesia’. 

Dus, kekaguman pengikutnya, bukan pula pada unsur karena Hasan terlahir dari trah Tiro; klan pejuang yang membuat penjajah merinding. Tapi ada sisi lain—mungkin-- yang abai dipahami, pengikut, simpatisan dan orang-orang dekat. Itulah yang menambah kemisterian sampai menembus batas imaji. 

Padahal, Hasan Tiro itu adalah sosok yang sangat rapi dalam pendokumentasian. Bayangkan saja, ketika masih bergerilya pun dia mampu membuat catatan berupa stensilan, meski belum selesai. Namanya, The Price of Freedom; The Unfinished Diary of Teungku Hasan  di Tiro.Buku setebal 238 halaman terbit di London pada 1981.

Beranjak dari situ bukan mustahil, sejak dia cabut dari Aceh pada 29 Maret 1979, cukup banyak tulisan dan arsip-arsip yang disimpan rapi. Mungkin saja sudah ada yang hendak dia bukukan, tapi belum sampai, sama seperti cita-cita yang membentur damai. Atau bahkan ada catatan hariannya yang lain, tapi di mana? Sayangnya, sampai ayah Karim Tiro itu menghembus nafas terakhir, kita tidak tahu bagaimana nasib kertas-kertas usang itu.  

Berangkat dari rasa ingin tahu yang menyergap, tak ada salahnya kita juga melacak posisi dokumen yang dimaksud, dengan harapan ini bagian bukti sejarah tokoh besar Aceh abad 20. Sebab kita tahu, Hasan Tiro itu pelaku sejarah dan mungkin saja bisa kita sebut pencatat sejarah; minimal sejarah perjuangannya yang belum kelar.  

Kita tahu, kiprahnya memang acap dibalut kabut. Meski sudah tiada pun, ‘kegelapan’ itu masih tetap terasa walau kita tak bisa meraba. Tentu yang paling gampang kita sebut adalah, misteri perjuangannya hingga menggelinding damai, buah hatinya yang bernama Karim, serta ending dari catatan hariannya yang belum kelar. Jika kita menusuk lebih dalam, tentu saja, muncul pertanyaan yang seakan tak terjawab sampai sekarang.

Pertanyaan yang belum terjawab itu bisa kita baca ditulisan Neta S Pane dalam buku ‘Sejarah dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka’. Mirai itu antara lain, kemana dana yang dikirimkan Daud Beureueh pada 1975 untuk membeli senjata. Lalu benarkan Daud Beureueh mendukung sosok cerdes Hasan Tiro untuk memproklamirkan Aceh merdeka dari Indonesia.

Singkat kata. Semua jawaban seakan tersimpan dalam tembok baja. Jika ditimang lagi, sampai detik-detik ajal berakhir, juga cukup banyak informasi berselerawan. Ada yang meniup seruling isu, dia sudah duluan menutup mata, sebelum kabar duka membahana di masyarakat. Kabar nan kabur itu tak berlebihan bila menguap. Sebab, semua mencuat karena popularitas Hasan Tiro. Bukan yang lain. Kalau mengutip kata bijak, hanya besar yang kerap diterpa badai. Begitulah sosok yang melagenda ini.

Sisi gelap belum tersingkap

Kekuatan tabir misteri itu, kian utuh setelah kepergiannya. Sebab banyak tanya belum terungkap. Di antaranya, kenapa orang bisa takzim di depannya, meski sebelum itu sudah pasang aksi sedikiti wibawa. Kenapa namanya agung dan disanjung ribuan pengikut. Atau karena aura yang melingkupi tokoh legesdaris ini amat kuat. Sayang, belum satu pun tersingkap.

Sama seperti belum tersibaknya, apa saja isi ‘tas hitam’ yang acap ditunjukkan Wali pada setiap tamu yang bertandang ke kamar 0075 Apartemen Alby Blok 11 Norsborg, Stockholm, Swedia. Kata sejumlah penulis yang sudah bersua langsung di kediamannya, Wali menyimpan dengan rapi setiap dokumen tentang Aceh, termasuk kliping Koran.  

Sejumlah sumber lain ikut berkisah, Wali juga masih menyimpan dengan aman sebuah mesin ketik tua, foto kakek dan foto cantik sang isteri saat muda serta gambar anak tunggal mereka. Tentu semua dokumen-dokumen itu masih tersimpan di dinding kamar dan almari rumah pria necis yang selalu berdasi dengan jas rapi.

Sepertinya, benda-benda koleksi Wali harus dimuseumkan. Ini penting, mengingat dan belajar dari beberapa tokoh di daerah lain yang dikultuskan pengikutnya. Bukan tidak mungkin akan muncul kolektor yang berhasrat mengoleksi benda yang pernah dipakai dan disimpan tokoh idolanya.

Salah satu yang patut dicermati adalah, isi ‘tas hitam’ Wali. Boleh jadi, ‘tas hitam’ ini akan menyibak misteri siapa Wali berikutnya yang direkomendir Hasan Tiro. Bila pun tidak, bisa pula bahwa hanya dirinya Wali terakhir. Setelah dimangkat, --kecuali keturunannya, maka yang lain belum berhak. Ini juga belum ada peunutoh. Dan banyak arsip-arsip lain soal Aceh yang sedikitnya bisa memberi pencerahan kepada masyarakat.

Belajar dari kasus lampau juga, ketika S.M. Kartosuwiryo yang berhasrat mendirikan Negara Islam Indonesia di Jawa Barat. Saat Kartosuwiryo mangkat, muncul kabar, yang mengklaim dirinyalah pemegang mandat untuk melanjutkan perjuangannya. Sama seperti halnya Hasan tiro, apakah tongkat estafet gerakan perjuangan yang dicetusnya sudah ada ‘diwariskan’? Kepada siapa, Karim Tiro atau yang lain? Ini belum terjawab.

Dan banyak hal penting lagi yang mesti diketahui publik, baik pendukungnya yang tak berhenti menyanjung atau orang kampung yang penuh kagum. Sepertinya orang juga tak ragu lagi kalau bicara komitmennya tentang perdamaian.

Lalu, betapa urgensinya black bag itu? Saya pikir ini sama mahalnya dengan black box milik pesawat terbang. Untuk mendapat jawaban kenapa ‘burung besi’ naas, cuma dengan menemukan kotak hitam itu, baru misteri tersingkap. Sebenarnya tak jauh beda pula dengan blag bag Wali.

Namanya memang hitam, tapi sebenarnya kotak yang dimaksud itu berwarna jingga atau oranye. Begitu juga dengan ‘tas hitam’ Wali, warnanya tidak hitam, tapi coklat tua. Dan ada seperti tas komputer jinjing. Penting black bag itu dibuka guna menjawab kemisteriusan yang melilit selama ini. Salah satunya, kenapa tidak sembarang orang bisa menjumpainya? Termasuk kabar kematiannya, bagaimana dia menanggapi serta tanggapan dia terhadap tentara-tentaranya yang terus berperang sebelum damai datang. Banyak yang yakin black bag itu menyimpan banyak catatan peristiwa perjalanan hidupnya. Termasuk yang kita terka-terka tadi.

Pada sisi lain, pendukung dan simpatisan fanatiknya pun, tidak terus dihinggapi rasa, itu dan ini Peunutoh Wali. Jika yang bersangkutan masih hidup, tentu peunutoh masih berlaku. Tapi ketika dia sudah mangkat, tentu akan akan ada yang namanya Wasiet Wali.

Dari mana orang tahu bahwa itu, peunutoh atau wasiet wali? Sekali lagi sulit menjawabnya. Tapi dengan membuka ‘tas hitam’ dengan segala makna, paling tidak kita bisa mencerna manasaja pusakanya. Memang membuka ‘tas hitam’ tak segampang membaca kotak hitam.

Kendati, isi yang kita lihat dan terima tak sesuai harapan, itu bukan problem. Namun, yang paling penting adalah, informasinya berguna bagi Aceh dan dunia. Seperti bergunanya cinta di mata bening Dora bagi Hasan Tiro yang fotonya menghias dinding rumah. Dengan cintanya pula, Hasan Tiro menduniakan Aceh.

Pun begitu, kita berharap isi ‘tas hitam’ tersebut bisa pula terdokumentai dengan rapi. Seperti kompilasi tulisan soal Wali yang bisa kita baca dalam buku ’Hasan Tiro, The Unfinished Story of Aceh’ yang diterbitkan Bandar Publishing, Banda Aceh dan diluncurkan serta diskusi pada Minggu (1/8) lalu.

Semua sikap; baik kagum atawa tidak, semua terungkap dalam coretan 44 penulis yang terdiri dari beragam unsur, mulai dari jurnalis, pengamat, akademisi, aktivis, hingga usahawan. Ini memang ditulis orang luar lingkaran, sehingga menarik kita tunggu coretan ‘orang dalam’ yang dekat dengan sang legenda.

Dalam diskusi itu juga mencuat soal ‘tas hitam’ tersebut. Sehingga menarik kita tunggu opisode Wali yang lain. Syukur, jika topiknya isi ‘tas hitam’ serta pemikiran yang belum diketahui khalayak dari tokoh yang dikultuskan pengikutnya. Dengan harapan semoga ‘tas hitam’ itu membuka tabir yang selama ini sedikit sumir.

Tulisan ini sudah pernah dimuat 

di rubrik OPINI Harian Serambi Indonesia

pada 4/8/2010

IHL dan Boring-boring Nahrawi

Ilustrasi via Inilah.com

KISRUH sepakbola di tanah air makin dalam. Hingga sepekan lagi kurang dari satu bulan, konflik antara Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dengan badan sepakbola nasional (baca: PSSI) belum menunjukkan tanda-tanda injury time atau bahkan menemukan titik temu.

Sebagai olahraga populer di dunia, tentu saja termasuk Indonesia, sepakbola punya penggilanya tersendiri. Kecintaan mereka bukan saja sebatas mengoleksi jersey atau kostum klub semata. Bahkan ada yang lebih ekstrem lagi, bisa membunuh hanya gara-gara diejek timnya kalah.

Kondidi, sepakbola Indonesia sudah pasti yang saya maksud kompetisinya--tentu belum masuk pada taraf profesional layaknya klub Bundesliga di Liga Jerman, Serie A Italia, La Liga di Spanyol atau bahkan Liga Inggris. Jujur saja, level Asia Tenggara saja kita sudah sesak nafas.

Harus diakui memang, belum ada prestasi yang "mengkartini" dalam satu dekade terakhir, tidak juara AFF, Sea Games apalagi Asian Games. Kenapa Kartini? Karena cuma dia yang harum namanya, sehingga selebihnya sepakbola Indonesia menjadi "angin-anginan".

Kondisi karut marut kompetisi inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan kementerian terkait meniup peluit penalti, yang bunyinya nyaring di kala injury time. Akumulasi fouls (pelanggaran) itulah yang membuat Kemenpora menekel PSSI di kancah kompetisi.

Terlepas dari dosa yang sudah membukit dipunggung PSSI, menurut saya, tindakan pemerintah membekukan PSSI sudah sangat terlambat. Karena, saat kecintaan para suporter begitu tinggi --seperti pengalaman timnas U-19, giliran pemerintah "mengulah" dengan mendepak lembaga  sepakbola itu.

Mereka yang awam pasti ingin, imbas dari pembekuan itu tidak merembet sampai ke klub. Karena klub itulah simbol identitas sosial sebuah masyarakat di suatu daerah. Kenapa pemerintah mendongkel PSSI itu sama artinya ikut membekukan klub, kenapa? Karena wadah klub sepakbola itu ya, PSSI.

Tatkala klub ikut menerima "kemurkaan" pemerintah, suporter awan bertanya lagi, buat apa? bukankah tak ada lagi "modal" pemerintah di sepakbola, terutama di klub-klub yang profesional? Larangan suntikan dana ke klub itu sudah jelas aturannya. 

Kita tahu, sejak turunnya Permendagri Nomor 22 Tahun 2011, klub-klub sepakbola kelimpungan mencari dana. Sebab, aturan itu dengan tegas melarang pemerintah daerah mengalokasikan dana  APBD untuk mengongkosi klub sepakbola profesional.

Dan hasilnya, mulai tahun 2012, Menteri Dalam Negeri resmi menyetop pengucuran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) oleh pemerintah daerah untuk klub sepakbola profesional. 

Hanya saja, di aturan itu disebutkan "pendanaan untuk organisasi cabang olahraga profesional tidak dianggarkan dalam APBD karena menjadi tanggung jawab induk organisasi cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga profesional yang bersangkutan.

Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional..." Lalu, pasal 1 ayat 15 UU Nomor 3 Tahun 2005 mendefinisikan bahwa cabang olahraga profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.

Pertanyaannya kemudian, kalau memang pemerintah, lewat tangan Kemenpora ingin mengintervensi lembaga itu, bukankah saat yang lebih tepat sebelum permendagri itu turun. Sebab, pemerintah masih punya saham di klub lewat bantuan dana APBD atau APBK-nya.

Bila, sekarang baru pemerintah balas dendam, itu langsung menyirat banyak tanya pada rakyat. Apakah ada unsur politisnya? Menpora pasti menjawab tidak. Tapi ada fakta yang tidak bisa dibantah, bahwa ada voter yang mengaku, pada Kongres Luar Biasa 18 April 2015 itu jagoan "pemerintah" kalah, sehingga menjadi sebuah alasan untuk mempercepat pembekuan lembaga tersebut.

Apalagi, ketua PSSI terpilih La Nyalla Mattalitti terang-terangan tak mendukung Jokowi-Kalla pada masa kampanye pemilhan presiden. Kala itu, Ketua Kadin Jawa Timur itu masih berstatus Wakil Ketua Umum PSSI Ketua Badan Tim Nasional (BTN).

Untuk menjadi tim sukses calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa --- kala itu-- La Nyalla sudah mengajukan cuti dari PSSI. Sebagai "utusan" dari sepakbola, La Nyalla tidak sendiri. Dia bersama anggota Komite Eksekutif, Roberto Rhouw, menjadi tim pemenangan Prabowo-Hatta.

Dia akui atau tidak, sikap yang berlawanan itu, tentu saja menjadi pelumas guna mempercepat pembekuan PSSI. Apalagi hasil KLB di Surabaya, pemenangnya adalah La Nyalla, pendukung Prabowo-Hatta.

Dan hasilnya, rakyat sudah melihat bahwa unsur politik juga ikut bermain dalam ranah kisruh ini. Mustahil, orang yang sudah terang-terangan mendukung lawan, lalu dibiarkan leluasa berkuasa di sepakbola. Sedikit banyak, "dendam" politik itu pasti mengemuka.

Bukan itu saja. Kabarnya, ada interes pribadi antara Imam dan La Nyalla yang kemudia ikut menjadi bumbu, sehingga pembekuan PSSI itu menjadi cepat "masak". Benarkah? hanya kejujuran seorang Nahrawi yang bisa menjawabnya.

Terlepas dari sikap yang disambut prokontra itu, kini kisruh benar-benar sudah runcing. Dalil yang dipapar Kemenpora dalam membekukan PSSI juga dinilai kuat, karena menilai induk cabang sepak bola tertinggi di Indonesia itu telah mengabaikan surat teguran tertulis yang dikeluarkan pemerintah.

Seperti dilansir sebuah media nasional, salah satu isi surat itu adalah memerintahkan Arema Cronus dan Persebaya Surabaya untuk memenuhi permintaan Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI).

Arema dan Persebaya dinilai bermasalah sehingga tidak mendapatkan rekomendasi untuk ikut serta dalam ISL 2015. Kedua klub itu dinilai BOPI masih terkendala masalah tiga aspek wajib, yakni kontrak kerja profesional, dokumen keuangan, dan legalitas klub.

Lalu, pada Minggu (26/4/2015), PT Liga Indonesia memutuskan untuk menghentikan sementara semua laga ISL dan Divisi Utama. Penghentian itu terkait surat Menpora Imam Nahrawi mengenai larangan pemberian izin keramaian polisi untuk semua kompetisi sepak bola di bawah koordinasi PSSI.

kemudian, pada Senin (27/4/2015), Menpora menggelar rapat bersama perwakilan 18 klub ISL. Namun, rapat itu mengalami deadlock karena kedua kubu tidak menghasilkan kesepakatan terkait masalah induk penyelenggara kompetisi.

Klub-klub ISL ingin melanjutkan kompetisi di bawah naungan PSSI yang saat ini tengah dibekukan oleh pemerintah. Sementara itu, Menpora menginginkan kompetisi tersebut dijalankan di bawah pihaknya melalui tim transisi.

Pada Kamis (30/4/2015), Kemenpora meminta PSSI untuk kembali menggulirkan kompetisi ISL paling lambat Minggu (9/5/2015). Namun, PSSI memutuskan untuk tetap menghentikan kompetisi dengan alasan force majeure.

Kata orang, tak angin, tak ada hujan dan tak ada bencana, kenapa kompetisi dalam kondisi force majeure. Para pendukung sepakbola melihat, PSSI secara eksplisit ingin mengatakan bahwa, pemerintah, dalam hal ini Menpora-lah yang menjadi pembawa "bencana" bagi sepakbola Indonesia.

Kita berharap, kompetisi tetap bisa berjalan kembali. Sebab tak sedikit stakeholder yang menaruh harapan pada sepakbola. Bagi sebagian orang ingin mendapat hiburan dari tribun stadion. Meski itu kompetisi dikelola Kemenpora melalui "PSSI tandingannya" atau tim transisi.

Bagi kami yang awam, jika pun kemudian lahir "PSSI Perjuangan" sebaiknya Indonesia Super League (ISL) itu jangan sampai diganti nama menjadi Imam Nahrawi League (IHL). Sebab, suasana tribune penonton akan menjadi riuh seperti di Emirates Stadium, pada Minggu (26/4/2015) saat Arsenal meladeni Chelsea dalam lanjutan Liga Inggris.

Saat itu, suporter Arsenal meneriakkan chant 'boring boring Chelsea' kepada tim racikan Jose Mourinho. Tentu kita, kita tak ingin teriakan dari tribun penonton di SUGBK, Stadion Mahanan Solo, Jaka Baring, Stadion H Dimurtaha Banda Aceh, Stadion Agusalim, Padang dan lain-lain akan bernada sama, tapi diganti bunyinya 'boring boring Nahrawi'.

Bila ini terjadi, tentu Nahrawi yang bertindak selalu pemerintah, tak akan menjadi menang seperti The Happy One. Kenapa? karena FIFA sudah siap meniup peluit sanksi, untuk menambah dalam luka sepakbola Indonesia. Semoga tidak 'boring boring Nahrawi'

Tadarus Online

Ilustrasi

SEORANG teman mania bola mengeluh kepada televisi berbayar yang menayangkan pertandingan sepakbola Liga Inggris. Bukan dia tak suka, cuma waktunya yang membuat dia ‘merana’. Lantas, dengan sinis dia menuding, pihak penyelenggara Liga Primer Inggris, sengaja memutar kompetisi elitenya pada saat kaum muslim di nusantara sedang beribadah.

Rilnya, pada pekan-pekan tertentu, saat Maghrib atau lima menit sebelum Isya, peluit kick off selalu melengking nyaring dari tanah sepakbola itu. Akibatnya, banyak mania bola yang lebih mengatur shaf di depan televisi ketimbang di masjid atau mushala-mushala.

Bila asumsi itu benar, maka logika ini sepertinya tak masuk akal. Sebab mereka tak bermaksud mengobok-obok kekusyukan orang beribadah. Pasalnya, kompetisi di Inggris sana diputar pada pukul 12.45 atau 13.30 waktu setempat. Dan itu lebih pada kepentingan komersil daripada persoalan yang saya maksud di atas tadi.

Memang pada siang hari, waktu yang lazim dipakai pihak Barclay’s Premier League (BPL) memulai kompetisi di akhir pekan. Hanya kebetulan saja, jika waktu kick off di Inggris dan saat hendak azan Maghrib serta Isya di Indonesia bentrok. Karena memang selisih waktu antara Inggris dengan Indonesia juga Aceh sekitar delapan jam.

Sehingga tak mengherankan saat makan siang di sana, kita sedang atau akan melakukan ibadah shalat Maghrib. Begitulah, sehingga kita bisa meyakini itu memang faktor kebetulan saja, tanpa ada unsur sabotase keimanan kaum muslim di mana pun. Kenapa yakin seperti itu, karena liga profesional ini lebih memilih unsur finansial dari sponsor ketimbang mengurusi masalah ibadah orang.

Sebab, kabarnya, sang sponsor sengaja memutar kompetisi pada jam tersebut atas kepentingan penjualan hak siar di belahan benua lain yang menanti siaran dimaksud. So pasti, mereka menghendaki seperti itu untuk kepentingan bisnis. Saya pikir, ini tak ada unsur untuk melalaikan shalat orang saat pertandingan dimulai.

Saya yakin, ini murni ‘kesalahan’ kita, atau barangkali lebih disebabkan iman kita setipis garis gawang atau hanya sebesar bola. Sehingga lebih memilih nongkrong di depan televisi daripada sujud kepada Tuhan.

Mungkin pula, pada diri orang lain keimanannya selebar lapangan bola, sampai-sampai mampu menutup layar televisi. Berhubung imannya sedikit tebal, maka dia lebih memilih menatap sajadah ketimpang memeloti lapangan hijau.

Singkat cerita, jika memang, imannya tanpa ‘gangguan’, tentu meski jadwal pertandingan bentrok dengan waktu ibadah, dia lebih mementingkan urusan akhirat. Sebaliknya, mereka yang kadar iman pas-pasan, tentu pula shalat Maghrib dan Isya akan lewat begitu saja.

Nah, dalam bulan Ramadhan, eh Ramadan maksud saya, gejala seperti itu terus mewabah, karena faktor keimanan kita yang tergerus globalisasi. Makanya menjadi tak mengherankan jika shaf-shaf jamaah tarawih pun menerima imbasnya.

Bila selama ini kita sudah lazim melihat shaf shalat tarawih itu penuh sesak memadati masjid, terutama pada fase awal puasa atau sepuluh malam pertama. Akan tapi begitu memasuki malam-malam selanjutnya, kondisi menjadi berbeda.

Artinya, malam-malam pertama, masjid penuh sesak, kemudian pada fase sepuluh malam kedua, masjid mulai longgar, karena banyak jamaah absent. Lalu pada sepuluh malam terakhir tinggal lima hingga tiga shaf saja. Gejala ini sudah sering mengundang kritik dari banyak penceramah. Bahkan tak sedikit ustadz menamsilkan fenomena itu sebagai ‘teori’ ekor tikus. Pangkalnya besar, ujung makin kecil meruncing.

Hal semacam ini sudah jamak dalam kehidupan beragama kita, dan malah menganggap gejala itu bukan sesuatu yang patut dikhawatirkan. Lantas, apakah semua jamaah begitu? Tanpa maksud memvonis semaunya, memang gejala itu tidak hinggap di semua umat, sebab tak sedikit juga yang mengisi malam Ramadan dengan tadarus, meski ada sebagian lagi yang ‘bertadarus’ secara berjamaah di tempat lain.

Tak bisa dipungkiri, jamaah tadarus di meunasah-meunasah jauh lebih sedikit ketimbang mereka yang mengisi malam-malam Ramadan di warung kopi dan café-café. Mereka yang ‘bertadarus’ di tempat ini secara berjamaa pun tak kalah banyak.

Yang menarik tentu saja, mereka yang candu berselancar di dunia maya. Kendati warung ditutup, tetapi pengunjung tetap berjibun di dalamnya. Tentu dengan segala urusan dan persoalan masing-masing.

Begitu selesai tarawih, mereka pun ikut ‘bertadarus’ secara online. Dari mayoritas pencandu internet yang penulis lihat, umumnya mereka sibuk dengan facebook, atau main game online serta sarana permainan lainnya yang tersedia. Meski ada juga yang bernilai positif.

Dan pemandangan ini pun lazim kita lihat di warung-warung kopi, saat di masjid mengalun merdu suara orang tadarus, di tempat lain juga gaduh dengan ‘tadarus online’.  Ini memang hak semua orang untuk tidak dan melakukan apa yang ingin dia perbuat. Apalagi ini amalan sunat, sehingga hanya orang yang kadar keimanannya kuat saja yang mengisi malam-malam Ramadan dengan amal saleh.

Namun, dari sisi lain, ini menunjukkan lubang hitam di wajah kota yang katanya Bandar Wisata Islami. Keislamian yang hendak diharapkan nyaris tak terlihat, sebab ketidakpatuhan mereka untuk menghargai orang-orang yang beribadah di bulan puasa.

Sekali lagi ini sepertinya kesalahan kita yang makin tipis keimanan akibat digerus globalisasi, sehingga acap melupakan masalah ukhrawi. Sama seperti keluhan seorang sahabat yang kita rawi diawal tulisan ini.  

Lalu, jika memang beberapa asumsi dalam tulisan ini tidak benar, maka itu jelas kesalahan penulisnya. Bila juga tidak salah, semoga kita tidak berada dalam shaf-shaf online, saat yang lain sedang beribadah. Sebab lebih utama kita berapa pada shaf yang sebenarnya. Semoga. [a]

Tulisan Opini ini sudah dimuat Harian Serambi Indonesia

Masjid Kita

Ilustrasi Masjid

MUMPUNG ini bulan suci Ramadan, tak ada salahnya saya sedikit mengelitik optik saraf pikir kita. Bukan bermaksud berkhutbah, apalah mengajari. Tapi, saya pikir ini benar-benar harus kita cermati, syukur kalau kemudian menjadi ikhtibar bagi kita semua.

Saat membaca koran ini, mungkin saja Anda baru selesai Salat Subuh, atau sudah kelar Salat Dzuha. Alhamdulillah sekali, jika itu yang kita lakukan selama Ramadan. Berlomba-lombalah dalam mengerjakan amal saleh. Dan masjid menjadi satu-satu pusat konsentrasi kaum muslimin dalam berubudiah kepada Allah Swt.

Bicara soal masjid sebagai rumah Allah, banyak ’perkara’ yang menggelitik otak waras saya. Dari berbagai literatur yang saya ’baca’ baik tersirat maupun tersurat, di Aceh memang cukup banyak masjid. Sampai-sampai ada yang menjulukinya sebagai daerah seribu masjid.

Setahu saya, Istanbul di Turki sana, juga paling layak dijuluki Kota Seribu Masjid. Negera yang terletak di dua benua antara Asia dan Eropa, itu tidak hanya terdiri dari beragam masjid yang cantik dan indah-indah. Akan tetapi Istanbul punya kekayaan budaya dan sejarah yang memukau. Zaman Romawi, kota ini disebut dengan Konstantinopel, namun namanya berganti setelah Kekaisaran Ottoman menaklukan kota ini.

Masjid indah, berbagai peninggalan Romawi dan masa kekaisaran Ottoman, seakan tersusun indah dan rapi membentuk kota Istanbul. Kabarnya, Istanbul sengaja membuat satu tempat yang dikenal dengan Old City, sebagai sebuah situs sejarah yang dilestarikan.

Masjid Bersejarah

Mengulik soal sejarah, saya percaya masjid-masjid di Aceh juga tak kurang kental nuansa ini. Memang harus diakui banyak rumah Allah di Aceh yang sarat nilai historisnya. Namun yang disaksikan generasi muda sekarang, malah sebaliknya. Hanya ada secuil masjid kita yang sejarahnya diketahui anak zaman kini. Itu pun berdasarkan cerita turun temurun.  

Kita contohi saja, Masjid Raya Baiturrahman, Masjid Tgk Syik Dianjong, Peulanggahan, Banda Aceh. Masjid Indrapurwa, yang kini tak lagi berbekas setelah digerus tsunami. Lalu, ada Masjid Indrapuri di Aceh Besar, Masjid Tgk Syik Dipasi, Pidie. Ini cuma bahagian kecil saja. Cukup banyak masjid-masjid lain yang menyimpan ceritanya sendiri. Kalau kita tulis tak cukup halaman koran ini.

Selain menyimpan kisah beragam, saya yakin hampir semua kabupaten dan kota di tanoh Aceh ini punya masjid dengan kualitas sejarah berbeda-beda. Baik itu karena dibangun oleh ulama-ulama terkenal, atau bahkan inisiatif dari kaum muslim sendiri masa pergolakan atau era penjajahan.

Lalu, pada era mutakhir kini, sejumlah masjid di Aceh juga mengalami fenomena yang spektakuler. Bagaimana tidak, cukup banyak masjid yang selamat dari terjangan gelombang gergasi; tsunami. Dia masih kokoh, meski sudah ada sebagian kecil renovasi di sana-sini. Tapi, dia bisa dibilang mencatat sejarah baru bagi masjid-masjid di Aceh.

Karena itu, tak mengherankan, jika tempat ibadah ini, amat potensial juga untuk dikembangkan menjadi tempat wisata relegius. Apalagi situs-situsnya berserak seantero Nanggroe Aceh Darussalam. Tapi sayang tak ada direktori yang menshahihkan itu. Jika ada sebuah buku yang memuat seluruh daftar nama masjid, tidak termasuk musala tentunya, maka akan lengkaplah julukan daerah Serambi Mekah. 

Selain nama dan alamat masjid, juga tercantum fasilitas, kegiatan, arsitektur bangunan, dan sejarahnya. Tentunya, dilengkapi pula foto-foto masjid yang dinilai memiliki nilai sejarah tinggi. Misalnya, kisah Tgk Syik Dianjong, atau Masjid Raya Baiturrahman. Tapi jangan masukkan pula acara-acara semacam deklarasi ini itu yang acap digelar di masjid raya.

Namun mampukah elemen terkait mengelolanya? Ini sulit mendapatkan jawaban. Karena –-boleh jadi-- ada oknum-oknum tertentu yang menjadi pengurus, bukannya memakmurkan masjid, tapi sebaliknya; mencari kemakmuran pribadi di masjid.

Sebagai daerah basis muslim, rasanya miris juga jika kita mengingat ’nasib’ masjid-masjid di sini. Kendati ’mengoleksi’ banyak masjid dengan nuansa penuh sejarah, tapi hanya sedikit saja yang menjadi tempat indah nan teduh untuk disambangi.

Beda dengan yang lihat di Masjid Kubah Emas di Depok, Jawa Barat. Bagi warga Kota Kembang, Jakarta dan daerah sekitarnya, mengunjungi masjid Kubah Emas memberi nuansa yang berbeda, terutama untuk berwisata relegius.

Pengunjungnya tak tanggung-tanggung. Setiap akhir pekan, masjid itu, selalu ramai dikunjungi orang. Bus-bus wisata besar dari luar daerah banyak yang datang ke masjid megah ini. Makanya, jalan menuju ke arah masjid ini pun sudah macet sejak pagi hari. Banyak pengunjung yang terpesona dan terkagum-kagum melihat kemegahan masjid itu.

Nama sebenarnya adalah Masjid Dian Al Mahri. Kubahnya dilapisi emas 24 karat, karena itulah masjid ini terkenal dengan sebutan Masjid Kubah Emas. Masjid ini tepatnya berdiri di Jalan Meruyung, Kelurahan Limo, Kecamatan Cinere, Depok.

Masjid yang dibangun pada 1999 ini memang sangat megah. Luas bangunan masjid milik Hajjah Dian Djurian Maimun Al Rasyid ini 8.000 meter persegi. Sementara lahannya seluas 70 hektare. Arsitekturnya, secara umum mengikuti masjid di Timur Tengah.

Yang amat menonjol dari masjid ini, tentu saja kubahnya yang dilapisi emas. Selain satu kubah utama yang besar, ada empat kubah kecil yang mengelilinginya, semua dilapisi emas. Kubah berjumlah lima malambangkan rukun Islam. Kemudian juga ada enam menara yang menjulang setinggi 40 meter. Puncak menara dihiasi kubah kecil, yang juga dilapisi emas. Soal jumlah menara yakni enam itu melambangkan rukun iman.

Kemegahan masjid ini juga didukung dengan taman yang mengelilinginya yang ditata apik dan rapi. Warna-warni bunga bougenvil dan adenium membuat segar dan cantik masjid. Daya tarik masjid itu, sudah pasti pada kubahnya yang berkilau.

Masjid Kita

Melihat masjid Kubah Emas itu, sekilas saya teringat dengan masjid Lampriet yang sudah selesai dibangun atas bantuan sebuah negera Timur Tengah. Keberadaannya sungguh megah, meski dia tak berkubah emas. View-nya pun amat menarik bila dijepret para fotografer buat hiasan kalender.    

Bukan hanya Masjid Al-Makmur itu saja, banyak lokasi lain tak memberi nuansa teduh dan indah bagi pengunjungnya. Bagaimana tidak, mayoritas masjid-masjid kita di Aceh kurang dikelola dengan baik. Jangankan berharap dihiasi taman-taman dan penghijauan, untuk soal kecil saja tak bisa diurus.

Sekilas, masalah cilik ini memang ringan, apalagi kalau bukan soal kamar kecil. Bicara toilet dan tempat wudhuk di masjid-masjid kita, seakan dipusingkan dengan bau pesing (bee chueng). Bukan cuma karena banyak dihiasai ’karat’, akan tetapi jorok dan kotor juga. Ini memang memiriskan. Sampai-sampai, bila kita mampir hendak buang air kecil, bukan air yang keluar. Namun, yang hendak keluar pun malah masuk lagi.   

Ini memang soal sepele. Tapi masalah yang ditimbulkan kemudian amat besar. Selain terbangun image tak bersih, juga terkesan tak ada yang gubris. Kita bisa menerka berapa persen masjid-masjid kita yang selalu menjaga kebersihan kamar kecilnya. Kotor dan jorok seakan-akan sudah menjadi ciri khasnya. Sungguh memalukan. Padahal ini fasilitas umum, yang acapkali dipakai orang yang mampir dari berbagai pejuru. 

Mungkin, janganlah kita terlalu jauh bercerita, soal halaman masjid yang indah, asri, teduh penuh tanaman. Ini langka. Kalau mau yang gersang banyak. Tapi yang muncul sekarang adalah fenomena mendirikan masjid yang megah di mana-mana. Bahkan, cukup banyak masjid yang kategorinya ’kecil’ dan masih bisa dipakai untuk beribadah, malahan dirombak dan desain ulang, sehingga menjadi luas dan lebar.

Sementara ada masjid yang sudah ’mapan’, tapi masih pula direnovasi dengan dalil mempercantik dan sebagainya. Semua berlomba-lomba, sampai-sampai di satu kemukiman ada tiga masjid, belum termasuk meunasah.

Ini terjadi, karena ada klaim kepemilikan rumah ibadah, mulai dari milik keluarga, sampai milik kemukiman hingga punya pemerintah. Memang, membanggakan jika kita mendirikan banyak rumah Allah. Namun, sejatinya tidak menjadikan itu untuk bahan ’koleksi’ saja. Pasalnya, kehadiran jamaah juga tak sebanding dengan luas masjid itu sendiri. Kita bisa lihat, kapan masjid itu penuh sesak, kalau bukan saat Salat Jumat saja.

Sementara Magrib dan Shubuh, masjid kosong. Kalau Magribnya ada tiga shaf, maka Shubuh lebih maju lagi. Ada tiga atau dua orang; tgk imam, muazzin, dan bileue. Lalu timbul pertanyaan, kalau kondisi seperti ini, kenapa kita mesti berlomba-lomba dengan bangunan megah?

Padahal yang harus kita bangun dan perbaiki adalah akidah dan mempertebal keimanan umat yang sudah keropos. Melihat fenomena ini, lembaga berwenang pun laksana macan ompong. Tidak menyerukan apapun. Misalnya, meminta para panitianya bersabar dulu, jangan berlomba-lomba ’mengoleksi’ masjid, disaat umat makin jauh dari rumah Tuhan.

Sebab hakikat membangun rumah ibadah, bukan karena mempertaruhkan gengsi antar kampung. Tapi bagaimana memenuhi kebutuhan umat dalam beribadah. Karena, jangan kita lihat saat Salat Jumat dan Idul Adha, tapi tengok juga seusai Magrib dan Insya. Berapa shaf jamaah masjid kita? 

Opini ini sudah dimuat di Serambi Indonesia

Gampong Global

ilustrasi via Greeners.co

MENYUSURI Kota Banda Aceh akhir-akhir ini, kita bagai sedang menikmati secangkir sanger di pojok Ulee Kareng. Lamban tapi pasti, pembenahan kota mulai terasa. ‘Kota Tsunami’ yang dulu meuleuhob (berlumpur), kini sedikit teratur. Terutama di beberapa ruas.

Makanya, tak mengherankan jika usai dihayak gelombang maut empat tahun silam, kini sudah terlihat ‘jernih’, meski ada kekumuhan yang tak mengenakkan. Memang, kesannya, seakan persoalan itu klasik. Tapi jangan sampai membuat kita terus asyik.

Bila memori kita putar sebentar keempat abad silam, kota tua yang dibelah Krueng Aceh itu, tidak seperti ini. Sudah pasti. Apalagi saat para saudagar belahan dunia berniaga rempah-rempah ke Kerajaan Aceh. Kabarnya, kekosmopolitanannya sangat kentara. Pasalnya, para pedagang yang singgah dari berbagai negara itulah yang membuat pelabuhan laut sibuk.

Menurut Karel Frederik Hendrik van Langen dalam buku ”Inrichting van het Atjehsche staatsbestuur onder het sultanaat” yang ditulis sekitar tahun 1886 disebutkan, pada masa Kerajaan Aceh berbagai bangsa di dunia, berniaga ke wilayah tersebut.

Pada buku yang dalam bahasa Indonesianya berarti, “Susunan Pemerintahan Aceh Semasa Kesultanan” K.F.H van Langen menyebutkan orang Arab, Benggali, Melaya dan Jawa, masuk ke Aceh dalam berbagai urusan.

            Kabarnya, ketika kesultanan masih bertahta, Aceh sudah tergolong sebuah kawasan kosmopolit. Ini terbukti dengan banyaknya masuk bangsa-bangsa di dunia ke Aceh, seperti disebutkan pejabat sipil Belanda yang berkuasa di Kutaraja saat itu.

Gampong Global

Ini artinya, sejak zaman dulu, Kutaraja, kini Banda Aceh sudah aktif dalam pergaulan internasional. Jejak sejarah lain yang masih tersisa juga sudah membumi di Aceh. Simak saja gampong-gampung Aceh seperti Lamno, Bitai, Peulanggahan, Jurong Kleng, Gigieng serta Eumperom dan lainnya.

Bukan cuma itu, di kota kerajaan ini banyak juga kita jumpai komunitas berbagai bangsa, seperti kampung Cina, Portugis, Gujarat, Arab, Pegu, Benggali dan Eropah lainnya. Ketika itu, wilayah di bibir laut ini, benar-benar sebuah kota kosmopolitan yang berkarakter internasional.

Denys Lombard dalam buku ’Kerajaan Aceh’ menulis, pada masa itu orang Aceh juga telah menguasai pembuatan dan pengecoran meriam. Orang Aceh juga mendapatkan ilmu pembuatan meriam ini dari orang Tionghoa.

Dari fakta itulah, kita bisa menerka, Aceh juga menjadi tempat transit atau bertemu dan bercampurnya berbagai bangsa yang ikut membentuk identitas orang Aceh kekinian. Dengan pengaruh itulah, hidup sifat keterbukaan terhadap dunia luar, kosmopolitan, ragam etnis, toleran serta terbuka dengan anasir baru.

Kehadiran ’kembali’ multibangsa di dunia ke tanoh Aceh, bagai ingin menonjolkan reinkarnasi cerita kosmopolitan masa silam. Kendati, mereka datang bukan berniaga, tapi lebih pada upaya sosial menyapu air mata kita yang memburai usai diaduk gempa dan tsunami.

Seusai bencana itu, Aceh seakan kembali ke zaman kosmopolit, di mana banyak bangsa dan ras bekerja dengan tentram. Modal pasca rehab-rekon juga memungkinkan kita untuk membuka kembali buku tamu agar banyak catatan dari para pendatang.

Kini, fasilitasnya sudah tersedia. Salah satu, hadirnya Bandara internasional Sultan Iskandar Muda (SIM) Blang Bintang di Aceh Besar. Bandara SIM juga memberi makna tersendiri. Bandara yang menghabiskan anggaran Rp330 miliar, memiliki landasan pacu sepanjang 3.000 meter. Lebar apron dari 23.424 meter persegi menjadi 69.591 meter persegi. Begitu juga dengan sejumlah pelabuhan laut bertaraf internasional.

Bukan cuma sekadar bandara, sarana lain juga tak kalah baiknya, ada pelabuhan laut, prasarana darat yang mulai membaik. Dengan kondisi bandara seperti itu, optimis akan mampu menggiring Aceh lebih maju.

Tapi, semua itu tergantung kita. Mau atau tidak, kita maju bersama warga dunia. Tentu saja ketika kita punya modal yang kuat berupa fasilitas yang memadai, bukan tak mungkin itu akan membawa Banda Aceh menjadi ’gampong’ global.

            Kenapa gampong? Kesannya mungkin melecehkan. Tak berlebihan rasanya, jika saya melakabkan itu. Saya melihat ada ’kecelakaan budaya’ yang nyaris mendarah daging di nanggroe kita. Ya, di kota kita ini. Kita sebagai bagian dari warga dunia, sepertinya tidak siap untuk menuju ke sana.

            Tak perlu mengulas perkara yang muluk-muluk, misalnya dari sisi pelayanan publik yang maksimal bagi warganya, atau kinerja aparatur pemerintahan. Saya lebih melihat dari

segi ketertiban saja. Aturan dibuat untuk dilanggar. Apakah salah pembuat aturan atau warganya yang miskin kesadaran?

Berwajah Desa

Lihat saja begitu kota ditata dengan pola yang sedikit mengglobal, tapi kita malah menemukan nuansa gampong di sekitarnya. Sejatinya, meski tinggal di gampong, kesan rapi, asri, dan bersih tetap terpelihara. Jangan karena alasan tinggal di pelosok, lantas membuat kita hidup jorok.

Atas dasar itulah, jujur saja, saya risau melihat bangunan-bangunan megah bin mewah yang akhir-akhir ini terpacak. Kerisauan itu rasanya cukup beralasan. Ketika kita mendapati banyak kekumuhan dan kekampungan yang tak elok di mata. Jadi tak salah, jika ada yang mengatakan gampong ini bak ’kota berwajah desa’.

            Kekumuhan terjadi di mana-mana. Sementara pada sisi lain, penguasanya ingin memoles kota dengan gaya moderen (baca: global). Namun, pada tempo yang lain tak menyiapkan warganya untuk siap menerima perubahan itu. Bisa dilihat dengan minimnya sosialisasi ke masyarakat.

Kekumuhan itulah yang seharusnya segera diberantas pemerintah kota. Apalagi nyaris setiap ruas jalan selalu ditimpangi dengan kios-kios kecil yang bukan saja merusak ’suasana’, tapi paling tidak teratur. Bisa sesuka mereka saja. Sehingga memberi kesan kota ini tanpa aturan.

Keberadaan kios ini, terkadang memang membawa manfaat bagi rakyat kecil. Tapi pada sisi lain, pemerintah menertibkan mereka, agar idak serampangan memasang dan berjualan, apalagi sampai memakan lahan parkir. Ini pula yang ‘merusak’ pemandangan kota yang sedang berbenah ini.  

            Kondisi ini bisa kita saksikan sepanjang ruas jalan di Banda Aceh. Kesannya, jika tanpa kios kayaknya bukan Kutaraja eh Banda Aceh namanya. Tapi syukur, belakangan pemerintah kota sudah mulai menindak tegas prilaku ini. Semoga tindakan tegas ini kontinue dan tanpa pandang bulu.

Begitu pula dengan ulah para pedagang buah, yang memacak mobil seenaknya di ruas jalan-alan protokol. Mereka bukan cuma menyerobot lahan parkir, juga menambah beban para petugas kebersihan. Kalau bersih, rapi, teratur, tidak amburadul mungkin masih bisa kita amini dalam batas toleransi.

Tapi, yang terjadi malah sebaliknya. Selain mereka seenaknya saja, juga kurang peduli dengan kebersihkan. Tapi belakangan ini, kayaknya Walikota sukses menggeser itu dari pusat-pusat strategis. Ini mungkin langkah berat, tapi daripada memberi kesan miris, itu pilihan paling akhir.  

            Selesai itu, muncul pula problem lain yang tak kalah pusingnya. Itu tak lain dengan munculnya, puluhan tenda di setiap ruas jalan. Tenda pulsa ini, pada satu sisi upaya membantu sebagian mereka mencari income sampingan. Pada sisi lain, mereka juga terkadang, ’berkemah’ sembarangan. Asalkan sedikit lapang, langsung main pasang, tanpa menghiraukan sempit atau menganggu tidak orang lain.

            Terkadang, sialnya lagi, tenda-tenda itu ditumpuk begitu saja di atas median jalan, sampai-sampai rumput pun tak ada ruang buat bernafas. Memang, itu semacam simalakama bagi siapa saja yang menjadi walikota. Bagaimana tidak, pada saat lapangan kerja sempit, warga tak punya pilihan lain, kecuali berdagang dan berdagang. [a ]

Tulisan ini sudah pernah dimuat 

di Rubrik Opini Harian Serambi Indonesia

Bek Rame Rame

Ilustrasi via DeMilked

CUACA di langit Lueng Bata kerap mengendap. Bukan akibat pemanasan global yang mulai dikhawatirkan banyak orang. Suhunya pun terkadang menghangatkan. Tapi tak jarang panasnya menusuk liang ‘memorial park’ korban tsunami. Dia bagai tanpa henti menohok-nohok hati para korban.

'Pengatur suhu' baik, buruk maupun cerah bagi korban tsunami itu tak lain Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh. Lantas tak heran jika banyak petingi lembaga itu yang kerap membuat panas dingin korban tsunami. Saya kira mereka belum menjadi air conditioning (AC) yang menyejukkan 'rumah-rumah' duka korban bencana. Salah satunya sudah dirasakan warga Deah Raya, Kecamatan Syiah Kuala.

Bagaimana tidak, dari perspektif awam, keputusan menggelar buka puasa bersama di tempat mewah seperti Hotel Mulia tentu teramat mudah disepakati. Kendati akhirnya keputusan itu dialihkan ke lain hotel. Di hotel ini, mereka bisa menyantap hidangan higienis bin mahal. Tapi, tidak untuk keputusan bagi para korban.

Sayang, mereka tak bernyali dalam mengambil keputusan untuk membongkar rumah asbes korban tsunami yang dibantu Bakrie Group. Padahal itu jelas-jelas sudah terbukti, asbes itu berbahaya bagi kesehatan masyarakat, karena terdapat kandungan chrysotile yang mencapai 20 persen.

Suhu 'panas dingin' lainnya yang menggelegak di Lueng Bata masih cukup banyak. Dana asistensi untuk sejumlah 'pakar' pemerintahan dari kalangan aktivis juga menjadi 'wendhus gembel' baru bagi arwah-arwah korban tsunami.

Dana sebesar Rp 21 juta yang dikucurkan BRR Aceh-Nias untuk tim asistensi bupati dan walikota di sejumlah daerah itu teramat besar nilainya. Tentu tak sebanding dengan kinerja mereka yang cuma tinggal bercakap-cakap saja. Pada sisi lain ini dilihat sebagai upaya untuk 'membungkam' sejumlah aktivis yang belum sempat dirangkul lembaga itu.

Kalau persoalan gaji yang membuat dompet tebal, semua orang sudah tahu. Makanya tak mengherankan bila para elite BRR hingga satpam bisa terlihat saban hari berwajah ceria. Kendati, ada arwah-arwah korban tsunami mengumpat dan mengutuki itu, meski dimakan dengan piring 'resmi' bermerek rekonstruksi.

Ketika suasananya adem, iklim lain mencuat kembali. Sisi religius umat yang menghuni negeri Serambi Mekkah disentil Kuntoro Mangkusubroto yang tak lain kepala BRR. Pria yang 'digaji' tinggi ini berangkat dari mantan menteri. Kabarnya banyak alasan dia di posisi itu. Salah satunya dia bersih, ngak bakalan mencuri eh, korupsi.

Ketika itu, Kuntoro dengan segala 'kepolosannya' mengatakan Syariat Islam yang berlaku di Aceh menghambat proses rehab-rekon yang sudah berjalan dua tahun lebih. Syukur, akhirnya dia cepat 'tobat' dengan mengklarifikasi statement-nya di media nasional itu.

Terlepas dari perubahan atmosfer di badan rekonstruksi. Ada fenomena baru yang menjadi tren di sini. Sudah jamak diketahui, BRR juga menjadi sasaran baru bagi pencari kerja. Sudah pasti yang dikejar bukan prestasi, tapi anda tahu sendiri. Jadi apalagi kalau bukan menumpuk pundi-pundi. Karena salary itulah, banyak orang kepicut lembaga itu, meski terkadang terpaksa mengabaikan nurani.

Makanya, tak mengherankan jika ada saudara-saudara kita yang bekerja di sana merasa harkat dan martabatnya melejit. Pasalnya, orang akan sangat bangga bisa bekerja di lembaga bergaji besar ini. Seorang bapak di kampung saya dengan naik bahu dan sedikit jumawa menyebutkan anaknya bekerja di BRR. "Kalau nanti di Banda Aceh, hubungi dia saja." pesannya kepada saya.

Jika sudah begini, saya jadi terbayang dengan animo ribuan warga Aceh yang saban tahun berharap dibuka tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Karena dengan menjadi PNS, mereka merasa lebih 'aman' hidupnya ke depan. Apalagi stigma klasik sudah mendarah daging, menjadi pegawai negeri ini dianggap lebih terhormat daripada melakoni pekerja yang lain.

Dalam beberapa tahun belakangan, saya mencium aroma itu sudah menjangkiti ribuan calon pekerja di Aceh, terutama pascatsunami. Mungkin nukilan ini juga berlaku untuk mereka-mereka yang berkecimpung di lembaga-lembaga donor asing.

Makanya, menjadi tak mengherankan jika BRR kemudian, mempekerjakan ribuan tenaga kerja. Mereka ada yang produk lokal, ada pula 'TKI' dan 'TKW' yang 'mengabdi' di sana. Tak percaya lihat saja, strata-stratanya, dari petinggi sampai ke security dan koki.

Yang menarik lagi, status para pekerja juga amat bervariasi, mulai dari mantan menteri, hingga bekas bupati. Ada pula tamatan perguruan tinggi dalam negeri sampai lulusan luar negeri, juga anak turunan bangsawan sampai bekas wartawan dan mantan kombatan.

Ketika gelombang pekerja menyerbu lembaga itu, akhirnya, pikiran saya berpikir BRR ini menjadi semacam 'pemerintahan bayangan' baru di Aceh. Pasalnya, hampir semua SKPD yang ada di Pemerintah Provinsi Aceh, juga dimilik BRR dengan nama Satuan Kerja (Satker).

Asumsi lain yang terbangun ketika gelombang mutasi jabatan ikut diperdebatkan, bahkan diperebutkan lagi. Bahkan ada yang main lobi-lobi segala. Inikan tak ada bedanya dengan yang terjadi pada pemerintahan.

Tak percaya! Mungkin anda masih ingat ketika salah satu direktur 'wajib' diganti, karena pendahulunya dipanggil Ilahi. Nah, untuk mengganti pejabat yang sudah mangkat itu, kabarnya sempat alot diperdebatkan. Sampai-sampai kabar itu menggaung di warung-warung kopi. Tak ubah, seperti hebohnya "mesin" mutasi kepala-kepala dinas di pemerintahan bukan?

Ketika kabar penggantian deputi ini berhembus kencang, bahkan lebih kencang dari angin puting beliung yang menubruk atap rumah korban tsunami di Lamjabat, Meuraxa. Atau tampung barak pengungsi di Samahani.

Apalagi ketika orang dalam juga berminat menempati kursi 'panas' itu. Karena panasnya bak lahar gunung merapi, sehingga tak punya pilihan. Oleh sebab itu, akhirnya jabatan tersebut pun 'ditender' di koran. Kabarnya, dalam sejarah lembaga ini, baru pertama kali job vacancy untuk posisi tersebut dipublikasi. Sebelumnya, malah jabatan dibagi-bagi, eh maaf, diam-diam saja maksudnya.

Kenapa musti ribuan? Entah karena alasan banyak pekerjaan atawa biar cepat menghabiskan anggaran, saya tidak tahu. Kalau alasan pertama menjadi pembenaran, mungkin para korban hingga jelang tiga tahun tsunami tak ada lagi yang tinggal di barak. Atau paling tidak sudah punya rumah. Kalau alasan kedua, mungkin anda bisa ikut mengkritisinya.

Menariknya, gaji besar ternyata tak menjamin korupsi tak bersemi. Buktinya petinggi BRR yang mantan menteri itu, Kuntoro Mangkusubroto sempat pusing dua puluh enam kali keliling. Mendengar tikus, eh korupsi, Kuntoro 'naik pitam'. Tapi sayang, dia tak 'berani' menyeret para deputi, atau belum ada yang di 'Abdullahputehkan'.

Panas memang, tapi tak kalah panas juga hati Cut Po Aminah di Lampulo yang belum dapat jatah rumah. Padahal dia juga korban tsunami. Apa Wahab di Desa Baet, Kecamatan Baitussalam serta 'apa-apa' lain yang hingga kini cuma bisa menopang dagu saja.

Bukan cuma itu, hampir semua elemen mulai legislator, politisi, akademisi, hingga korban tsunami mengaku mereka tidak puas dengan kinerja lembaga rehab rekon itu. Dengan gaji selangit, tapi kinerja mereka tidak membuat kita bangga. [a]

Tulisan ini sudah pernah dimuat di Rakyat Aceh pada 2009

“Banda Ngoceh”

Ilustrasi

MENGGELITIK sekali ketika saya membaca editorial Serambi Indonesia, Sabtu (3/4). Judulnya Banyolan Pemko Banda Aceh. Mungkin itulah bentuk ‘kekesalan’ media akibat terlalu banyak menampung keluhan dari pembacanya. Jika menilik lebih jauh memang tak berlebihan melihat kota yang dikatakan bersih, indah dan nyaman ini. Faktanya, memang belum ada perubahan yang begitu progresif.

Jika kita merunut satu-satu, kita memang harus menutup mata dulu dengan masalah energi listrik. Sebab masalah itu sudah lazim terjadi di negeri ini. Ini memang sudah menjadi rahasia umum. Malahan zaman sekarang, akan menjadi aneh kalau listrik tak pernah padam di suatu wilayah meudelat.

Persoalan primer warga lainnya, ya itu tadi soal air bersih. Persoalan ini memang sangat vital untuk membasah kerongkongan warga kota. Memang harus diakui, Pemerintah Kota Banda Aceh, belum mampu bangkit dari ‘sakit’ akibat tsunami. Sehingga banyak lembaga asing yang berbondong-bondong membangun kota ini. ‘Sedekah-sedekah’ itulah yang membuat Kota Banda Aceh, kembali apik.

Tapi sampai kapan kita harus terus menengadah tangan? Apakah sampai air Krueng Aceh berhenti mengalir? Atau sampai kota ini kembali ‘tenggelam’ seperti 26 Desember, tiga tahun silam. Pertanyaan-pertanyaan itu selalu menggelayut dibenak orang yang tinggal di Kutaraja. Termasuk pertanyaan ‘sedekah’ dari Kuwait Red Crescent Society (KRCS) pada 2005 lalu, berupa penyuligan air laut menjadi air bersih siap minum.

Memang bantuan itu diserahkan untuk pemerintah provinsi, tapi tak ada salahnya dia diurus bersama dengan Pemko Banda Aceh. Alasan yang paling logis karena mesin itu berada di wilayahnya Mawardy-Illiza. Persoalan biaya tentu bisa sharing dengan Irwandi-Nazar, kendati itu —mungkin—agak berat ditangan anggaran. Tapi, jika kita punya itikad, semua bisa selamat.

Elegi Penyapu Jalan

Menyikap masalah tersebut, saya teringat omelah seorang warga di Keudah. Nadanya miris. Tudingannya amat pahit. Dia kesal, akibat kurang tidur malam gara-gara harus menunggu jatah buka kran pada jam dua dini hari. Sudah pasti untuk menunggu beberapa jerigen air. Kata dia, kalau memang warga harus selalu membeli air, mungkin tak masalah PDAM Tirta Daroy diganti nama saja menjadi PDAM Tirta Jerigen.

Tudingan lain yang tak kalah sedap soal penyulingan air laut tadi. Kata dia, pemerintah bukannya tidak mau, tapi karena tidak jelas fee-nya, baik itu untuk yang usulkan anggaran, sampai ke atasan. Apalagi selama ini, yang lebih menonjol adalah program-program baru yang sudah pasti berapa jumlah harus dibagi. Sementara bagi yang tidak jelas fee, makin tak terurus.

Melihat kota ini, kita harus memberi apresiasi yang luar biasa untuk kerja keras ‘pasukan orange’. Pahlawan kebersihan ini, pontang-panting kerja membersihkan ruas-ruas jalan berdebu di kota tua. Sayang, salary yang mereka terima tidak seberapa bila dibandingkan dengan bau busuk sampah yang mereka angkut.

Kerja-kerja merekalah yang membuat kota ini terlihat nyaman. Kendati yang disayangkan kesadaran warga kota untuk tidak membuang sampah sembarangan masih rendah. Sungguh memalukan, pemilik mobil mewah pun dengan ringan tangan menyosorkan kemasan air mineral serta puntung rokok sembarangan.

Lagi-lagi, pahlawannya adalah para penyapu jalan dan pemulung jalanan. Beban yang dipikul ‘pahlawan adipura ini’ memang lebih berat, meski yang diterima tidak sepadan dengan kerjanya. Ini tidak adil. Bandingkan dengan pegawai di dinas-dinas dan instansi lainnya di lingkungan Pemko Banda Aceh. Kalau ditilik dari segi tingkat pendidikan dan beban kerja memang, keduanya beda.

Aturan Ocehan

Untuk ‘menghidupkan’ kembali kota ini, sejumlah lembaga donor macam Multi Donor Fund, United Nations Development Programme, United States Agency for International Development (USAID), dan lembaga lain sudah cukup banyak membantu. Ambil contoh, truk-truk sampah. Mobil yang disopiri para pegawai rendahan itu saban hari berwari-wiri, kendati gaji mereka lebih rendah dari pegawai negeri yang sebagian lebih banyak ngerumpi dan suka ngopi.

Syukur, sejauh ini belum ada keluhan kekurangan biaya operasional. Kalau pun muncul, tentu harus kita tutup muka dengan seutuek (pelepah pinang). Kondisi yang amat kontras juga bisa kita lihat pada sejumlah aturan bersyariat yang dibikin Pemko Kutaraja, eh Banda Aceh ini. Sebut saja sejumlah lokasi yang bakal dijadikan sarana wisata Islami, misalnya. Namun yang terjadi di lapangan justru sebaliknya. Banyak tempat yang dirakit malahan menjadi lokasi pacaran baru. Sementara Wilayatul Hisbah ditugaskan mengampanyekan penerapan syariat Islam.

Begitu juga dengan lapak jajanan malam yang bertaburan sepanjang jalan Daud Beureueh, hingga Teuku Nyak Arief dan ruas-ruas jalan lainnya di sepanjang kota tua. Di sini para muda-mudi silih berganti datang dan pergi. Mulai dari yang sekadar ngobrol sampai ada yang ambil kesempatan buat ‘nyenggal-nyenggol’. Tahulah selera anak muda, mumpung kondisi sepi dan remang-remang.

Lain yang muda, lain lagi yang dewasa. Mereka ambil posisi –termasuk penulis sekali-kali---di tempat-tempat yang sudah tenar. Apalagi kalau bukan warung kopi. Di sini, pengunjung juga datang silih berganti. Topik yang ulas pun bervariasi. Intinya semacam ngerumpi atau ngoceh, kata orang Betawi. Tapi yang pasti semua hikayat diputar di sini, mulai dari hikayat prang, musang sampai ke hikayat ulee (ular).  

Sayangnya, hikayat musang dan ulee ini juga didendangkan pemerintah. Ini bisa dilihat dari banyak aturan yang menjadi sekadar ocehan. Lihat saja, soal Izin Mendirikan Bangunan. Itu  juga tidak pernah ketat benar. Padahal aturan itu sudah baku dan wajib dipatuhi sesuai dengan tata ruang dan tata kota. Tapi buktinya, bisa sembarangan saja. Anda punya uang, punya tanah, tentu bisa bikin toko sesuka hati. Mau menghadap kiblat, mengarah selatan atau utara terserah saja. Soal izin, gampang diatasi.

Mau bikin gedung hingga menjulang langit atau pun menyusur tanah, juga terserah. Asal jangan muka tokonya yang mengarah ke langit, karena anda sendiri nanti yang ketiban susahnya. Bayangkan kalau hujan, semua genangan akan berkumpul di toko anda yang konstruksinya tidak lazim itu. Kalau genangan di sejumlah ruas jalan, itu sudah pemandangan biasa.

Kenapa ini bisa terjadi? Barangkali sudah sama-sama ketahui penyebabnya; aturan itu dibuat untuk dilanggar, atau hanya sekadar menjadi ocehan. Ocehan gaya ini tentu tidak kita dapati kalau mengambil contoh di Negeri Iran. Walikota Taheran Ahmadinejad—kini menjadi Presiden Iran— misalnya. Pria sederhana yang terpilih pada 3 Mei 2003 sebagai walikota, membuat banyak kebijakan yang bersifat religius, populer dan kadang kontroversial. Di antaranya adalah kebijakan pemisahan penggunaan lift untuk pria dan wanita di lingkungan kantor walikota.

Dalam buku berjudul “Ahmadinejad! David di Tengah Angkara Goliath Dunia” yang ditulis Muhsin Labib dkk, terbitan Hikmah Populer Bandung, 2006 disebutkan, di kantornya yang sederhana, Ahmadinejad setiap hari menemui puluhan warga Teheran yang datang dengan beragam keluhan dan permasalahan. Yang benar-benar dirasakan warga Teheran adalah keberhasilannya menekan jumlah kemacetan kota dengan mencopot lampu lalu lintas di perempatan besar menjadi jalur putar balik yang sangat efektif.

Dia juga sukses memperlihatkan sosok walikota yang sederhana, ringan tangan melakukan kewajibannya dan tak sungkan merasakan sendiri beban masyarakat. Di kalangan pegawai walikota, namanya menjadi bahan perbincangan yang tak ada habisnya, setelah dia beberapa kali mengenakan pakaian pembersih jalanan untuk menunjukkan solidaritasnya. Seringkali dia turun dari mobil bututnya, cuma sekadar untuk membersihkan selokan yang mampet. Informasi tambahan, setelah 2 tahun menjabat walikota Teheran, Ahmadinejad termasuk dalam finalis pemilihan walikota terbaik dunia  “World Major 2005”. Dari 550 nominasi, dari Asia hanya sembilan orang saja.

Tentu, kita tidak mengharapkan kondisi seperti itu di kota ini. Yang kita ingini aturan yang sudah dibikin Islami itu betul-betul ditepati. Bukan malahan membuat sarana pendukung untuk dilanggar lagi. Kalau ini terus berulang bak roda pedati, tak berlebihan jika dituding aturan itu cuma ocehan. Lantas orang pun memplesetkan Banda Aceh menjadi Banda Ngoceh.

Begitu pula dengan hasrat menjadikan Kota Banda Aceh untuk contoh penanganan bencana secara nasional. Wajar saja, sebab seperti diutarakan Walikota Mawardy Nurdin, kesiapan Banda Aceh menjadi pilot project telah cukup memadai dengan tersedianya infrastruktur mitigasi (penanganan bencana) yang dibangun pascatsunami. Sekali lagi, tentu saja kita berharap itu bukan cuma ocehan. Tapi saya yakin, ini semua tidak terjadi di Banda Aceh, tapi di kampung saya Banda Ngoceh.